Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan target 1 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) onboarding yang masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) harus tuntas tahun ini. UMKM onboarding adalah upaya pemberdayaan UMKM secara online, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet dan digitalisasi.

“Target 1 juta UMKM untuk onboarding, untuk masuk ke e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini. ini penting sekali,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) Kementerian Koperasi dan UKM yang digelar secara virtual dari Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/3/2022).Jokowi mengingatkan jangan sampai target ini tidak tercapai. Hal ini karena Jokowi sudah mengingatkan para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, para menteri dan pimpinan lembaga, direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar penggunaan anggaran belanja barang/jasa dalam APBN maupun APBD maupun anggaran BUMN harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri.

“Ini penting sekali, jangan sampai. Kemarin juga sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri, dan dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi UMKM kita,” tegas Jokowi.Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa jumlah UMKM yang telah onboarding digital, yang masuk ke marketplace dan ke platform digital pada tahun 2022 harus mencapai target 20 juta.

“Minimal 20 juta. Dan, meningkat menjadi 24 juta tahun depan, dan menjadi 30 juta di tahun 2024. Ini target. Kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, saya yakin insya Allah kita semua bisa lakukan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, jumlah koperasi berbasis modern digital juga harus terus ditingkatkan, dari 250 koperasi pada tahun 2022 menjadi 400 di tahun 2023, dan 500 nantinya pada tahun 2024.

Sebelumnya, saat memberikan pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022), Jokowi merasa geram dan kecewa karena melihat anggaran belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga, BUMN bahkan pemerintah daerah (pemda) masih menggunakan barang-barang impor, bukan barang buatan Indonesia atau produk lokal UMKM.Untuk itu, Jokowi menargetkan 40% dari anggaran belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga, BUMN dan pemda harus dialokasikan untuk membeli barang-barang produk lokal UMKM Indonesia. Target itu harus tercapai hingga akhir Mei ini.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menargetkan 1 juta UMKM sudah masuk dalam e-katalog LKPP pada akhir tahun ini, sehingga memudahkan kementerian/lembaga, BUMN dan pemda untuk membelanjakan anggarannya. Saat ini, dari 50.000 UMKM, terdapat 161.000 UMKM yang sudah masuk dalam e-katalog.

Untuk mencapai targef tersebut, Jokowi meminta kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota dapat mengambil UMKM di daerahnya masing-masing agar masuk dalam e-katalog.

Kalau dua hal ini tidak dilakukan, Jokowi mengancam akan melakukan perombakan atau reshuffle terhadap menteri, pimpinan lembaga dan dirut BUMN. Tidak hanya itu, ia akan memotong anggaran DAK dan DAU ke pemda, jika dua target tersebut tidak tercapai.